nusakini.com--Pemilihan kepala daerah serentak 2018, tinggal menunggu hitungan bulan. Sejumlah perwira tinggi baik dari TNI dan Polri, sudah ancang-ancang akan maju gelanggang. Banyak kemudian yang menyebut Pilkada 2018, adalah pesta politik perang bintang. Menanggapi itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, tidak ada masalah bila ada jenderal TNI dan Polri mau maju Pilkada. Itu adalah hak politik yang dijamin oleh UU. Tapi, tentu, harus mengikuti aturan yang berlaku. "Enggak ada masalah," kata Tjahjo di Jakarta, Rabu (3/1). 

• Mendagri Minta Pemerintah Daerah Jaga Stabilitas Laju Inflasi Usai Libur Lebaran
• Terima Kunjungan Irjen Kemendagri, KA UPT Bapenda Bulukumba Sulsel: Sangat Mengedukasi
• Mendagri Tito Dan Gubernur Enembe Bersepakat Dorong Pemekaran Tujuh Provinsi
• Berlaku Mulai 18 Mei, Inilah Ketentuan Terbaru Perjalanan Domestik di Masa Pandemi
• Jelang Masa Tuga Berakhir, Gubernur Ali Baal Masdar Pamit Kepada Warga Sulbar

Menurut Tjahjo, sesuai aturan anggota Polri dan TNI yang maju dalam pemilihan kepala daerah, harus mundur. Jadi, jika memang ada jenderal aktif misalnya memutus hendak maju entah itu sebagai calon gubernur atau wakil gubernur, maka ia harus mundur dari institusinya alias pensiun dini. "Mereka kan harus mundur," katanya. 

Saat ditanya maraknya para perwira aktif TNI dan Polri maju Pilkada, adalah bentuk gagalnya kaderisasi, Tjahjo tidak setuju. Karena, begitu perwira Polri dan TNI itu diusung partai, ia mundur dari institusinya dan jadi kader partai 

"Kalau partai dianggap tidak siap kaderisasi ya mereka pada dasarnya begitu mundur, dia masuk partai kok. Tidak perlu dipersoalkan. Enggak ada masalah. Mereka punya hak. Pilkada itu kan memilih figur" ujar Tjahjo.(p/ab)